nusakini.com--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui tim pemantau pemilu mulai melakukan pendekatan kepada masyarakat, khususnya tim sukses (timses) bakal calon pasangan kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah. 

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Soedarmo mengatakan, sejauh ini pemetaan tim terhadap pelaksanaan pilkada nanti masih tergolong kondusif. Pihaknya mulai melakukan dialog dan pendekatan kepada pendukungan bakal pasangan calon secara persuasif. 

“Mereka (tim pemantau pemiu) juga melakukan pendekatan kepada para pendukung pasangan calon. Mereka diminta buat kesepakatan pemilu damai, siap menang dan kalah. Namun di sini memang KPU memang yang menyelenggarakan, namun kami yang mendorong,” kata Soedarmo di Kantor Kemendagri, Kamis (20/10). 

• Wawancara Eksklusif CJS: Dr. H. Abdul Rahman Bando SP SMi: Warga Makassar Pemilih Cerdas, Tidak Terpengaruh Money Politik
• Sereida Tambunan, perempuan Batak Toba, kader PDI Perjuangan mendaftar sebagai calon Bupati di Kabupaten Toba
• Kolonel Inf (Purn) Agus Salim: Pemimpin dengan Jiwa Empati yang Kuat
• Kolonel Inf (Purn) Agussalim, S.H: Pemimpin yang Lahir dari Rahim Rakyat
• Ini Tokoh yang Digadang-Gadang dalam Kontestasi Pilgub Sulsel

Selain itu, untuk menghindari munculnya potensi kampanye hitam yang mengandung SARA, Soedarmo mengatakan, Kemendagri lewat timnya di daerah juga melangsungkan pertemuan serta dialog-dialog melibatkan timses serta para tokoh (agama, masyarakat, dan adat). 

Dirjen Polpum Kemendagri ini juga ke depannya akan melakukan pertemuan dengan partai politik (parpol) pendukung serta pengusung pasangan calon. Mereka nantinya juga diminta turut berkontribusi untuk menciptakan suasana kondusif selama proses tahapan pilkada. 

“Kita jaga demokrasi kita yang sudah berjalan baik, jangan dikotori yang sifatnya kecil, yang harusnya bisa selesaikan secara damai,” ujar Soedarmo. 

Ia juga menekankan agar para pasangan calon ini bisa bersikap dewasa dan mengedepankan aturan yang berlaku bila mereka merasa dirugikan. Misal, kalau ada bakal pasangan calon yang tidak lolos dalam penetapan nanti, mereka bisa protes melalui jalur hukum. 

“Kalau nggak lolos pasti gugat. Boleh saja. Kalau ada calon tidak lolos, kita sarankan untuk melalui jalur hukum. Bukan kegiatan anarkis. Mereka perlu dikasih kesadaran ke sana. Kita imbau, dekati para calon ini,” tambah dia.(p/ab)